skip to Main Content

TUGAS & FUNGSI

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

  1. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;
  2. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;
  3. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD, Kesbangpol;
  2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia,;
  3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  4. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
  5. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD, Kesbangpol.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
    Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
    • Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
    • Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
    • Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD, Kesbangpol;
    • Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
    • Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
    • Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan EGoverment dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
    • Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;
    • Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
    • Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
    • Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;15. Membuat laporan mutasi barang;
    • Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
    • Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
    • Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
    • Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
    • Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
    • Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
    • Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;
    • Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
    • Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/ pemberian tanda kehormatan PNSD;
    • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
    • Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEUANGAN 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;
    • Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
    • Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD, Kesbangpol;
    • Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD, Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
    • Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);
    • Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
    • Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: 

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;
    • Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
    • Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
    • Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;
    • Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
    • Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
    • Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
    • Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

    • Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    • Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
      Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
      a. Seksi Pencegahan;
      b. Seksi Kesiapsiagaan.
      Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
  1. SEKSI PENCEGAHAN
    Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.
    Uraian Tugas Seksi Pencegahan:

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
    • Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
    • Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah ;
    • Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
    • Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
    • Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
      • perencanaan penanggulangan bencana;
      • pengurangan resiko bencana;
      • pencegahan;
      • pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
      • persyaratan analisis resiko bencana;
      • penegakan rencana tata ruang;
      • pendidikan dan pelatihan; dan
      • persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
    • Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
      • pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
      • pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
      • analisis kemungkinan dampak bencana;
      • Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
      • penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
      • alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
    • Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi;
      • pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
      • perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
      • pengembangan budaya sadar bencana;
      • peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
      • penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
    • Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;
    • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    • Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi:
      • identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
      • kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
      • pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
      • pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
      • penguatan ketahanan sosial masyarakat.
    • Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan;
    • Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana;
    • Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;
    • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
    • Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
    • Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
    • Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
    • Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
    • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. SEKSI KESIAPSIAGAAN
    Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.
    Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah:

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara; melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
      • penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
      • pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
      • penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
      • pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
      • penyiapan lokasi evakuasi;
      • penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
    • Menyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. 6. Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:
      • pengamatan gejala bencana;
      • analisis hasil pengamatan gejala bencana;
      • pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
      • penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
      • pengambilan tindakan oleh masyarakat.
    • Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;
    • Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat;
    • Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
      • pelaksanaan penataan tata ruang;
      • pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
      • penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
    • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    • Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan,dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
    • Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
    • Menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
    • Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    • Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana;
    • Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;
    • Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota Search And Rescue (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
    • Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;
    • Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
    • Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
    • Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
    • Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
    • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
    • Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGIAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  • Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungaan logistik;
  • Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  • Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungaan logistik;
  • Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungaan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
1. Seksi Kedaruratan; dan
2. Seksi Logistik.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

  1. SEKSI KEDARURATAN
    Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.
    Uraian Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
    • Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
    • Menginventarisasi para pengungsi;
    • Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
    • Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
    • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat danpenanganan pengungsi;
    • Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
      • pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
      • penentuan status keadaan darurat bencana;
      • penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
      • pemenuhan kebutuhan dasar;
      • perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
      • pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
    • Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi:
      • cakupan lokasi bencana;
      • jumlah korban;
      • Kerusakan prasarana dan sarana;
      • gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
      • kemampuan sumber daya alam maupun buatan
    • Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi:
      • pengerahan sumber daya manusia;
      • pengerahan peralatan;
      • pengerahan logistik;
      • imigrasi, cukai, dan karantina;
      • perizinan;
      • pengadaan barang/jasa;
      • pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
      • penyelamatan; dan
      • komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
    • Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
      • pencarian dan penyelamatan korban;
      • pertolongan darurat; dan/atau
      • evakuasi korban.
    • Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
    • Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
    • Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:
      • kebutuhan air bersih dan sanitasi;
      • pangan;
      • sandang;
      • pelayanan kesehatan;
      • pelayanan psikososial; dan
      • penampungan dan tempat hunian.
    • Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
    • Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:
      • bayi, balita, dan anak-anak;
      • ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
      • penyandang cacat; dan
      • orang lanjut usia.
    • Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
    • Menyiapkan dan mengoperasionalkan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
    • Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penangan pengungsi;
    • Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
    • Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
    • Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
    • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. SEKSI LOGISTIK
    Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.
    Uraian Tugas Seksi Logistik adalah:
    Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;

    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
    • Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
    • Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
    • Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
    • Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
    • Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
    • Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
    • Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logislik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    • Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana.
    • Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;
    • Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
    • Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
    • Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
    • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
  4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
    a. Seksi Rehabilitasi;
    b. Seksi Rekonstruksi;
    Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  1. Seksi Rehabilitasi
    Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.
    Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
    • Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
    • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
    • Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
      • perbaikan lingkungan daerah bencana;
      • perbaikan prasarana dan sarana umum;
      • pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
      • pemulihan sosial psikologis;
      • pelayanan kesehatan;
      • rekonsiliasi dan resolusi konflik;
      • pemulihan sosial ekonomi budaya;
      • pemulihan keamanan dan ketertiban;
      • pemulihan fungsi pemerintahan; dan
      • pemulihan fungsi pelayanan publik.
    • Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
    • Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
      • pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
      • kondisi sosial;
      • adat istiadat;
      • budaya; dan
      • ekonomi.
    • Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
    • Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari intansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
    • Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;
    • Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;
    • Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:
      • data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
      • data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana,dan perkiraan kerugian;
      • potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
      • peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointerpointer diatas;
      • rencana program dan kegiatan;
      • gambar desain;
      • rencana anggaran;
      • jadwal kegiatan; dan
      • pedoman rehabilitasi.
    • Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup;
      • perbaikan infrastuktur; dan
      • fasilitas sosial dan fasilitas umum.
    • Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi,budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;
      • persyaratan keselamatan;
      • persyaratan sistem sanitasi;
      • persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
      • persyaratan standar teknis konstruksi jalan,jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
    • Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
    • Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD, Kesbangpol;
    • Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
    • Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
    • Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
      • bantuan konseling dan konsultasi keluarga
      • pendampingan pemulihan trauma; dan
      • pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
    • Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD, Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya :
      • Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka; – membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
      • menyediakan obat-obatan;
      • menyediakan peralatan kesehatan;
      • menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
      • merujuk ke rumah sakit terdekat.
    • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
    • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
      • layanan advokasi dan konseling
      • bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
      • pelatihan.
    • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:
      • mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
      • meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
      • koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
    • Melaksanakan dan mengkooodinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
      • mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
      • penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
      • konsolidasi para petugas pemerintahan;
      • pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
      • pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
    • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
      • rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
      • mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan
      • pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
    • Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencarikan lapangan kerja;
    • Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
    • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
    • Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
    • Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
    • Melakukan pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

  • penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
  • penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

  1. SEKSI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
    Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.
    Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

    • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
    • Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
    • Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
    • Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanan Pemilu;
    • Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
    • Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
    • Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatankegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;
    • Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;
    • Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
    • Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;
    • Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
    • Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
    • Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
    • Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
    Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja
    Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga

    • Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    • Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
    • Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
    • Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanan Pemilu;
    • Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkasberkas pengganti antar waktu DPRD;
    • Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
    • Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatankegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
    • Mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
    • Meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
    • Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
    • Mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah; l. melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;
    • Mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
    • Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;
    • Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
    • Menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
    • Memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
    • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI (PUSDALOPS)

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD, Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).
Satuan Tugas dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari:

  1. Search And Rescue (SAR) ;
  2. Palang Merah Indonesia (PMI) ;
  3. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) ;
  4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ;
  5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan ; dan
  6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.

Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.
Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi) adalah :

  • Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
  • Melakukan pemetaan dan assesment permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  • Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
  • Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
  • Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
  • Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
  • Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Back To Top